DEWARTA.COM – Bawaslu Tanjabbar ingatkan peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tanjab Barat patuhi aturan pilkada.
Sikap tegas Bawaslu ini merespon maraknya kabar adanya dugaan mahar politik dalam perebutan perahu parpol.
“Ada aturannya, ada sanksinya. Artinya kita harus tunduk pada aturan tersebut sebagai peserta pilkada,” kata Ketua Bawaslu Tanjabbar, Hadi Siswa, Rabu (12/8/20).
Dikatakan Hadi, jika terbukti ada kecurangan maupun mahar politik, maka penetapan pasangan calon (paslon) bisa saja dibatalkan.
“Soal mahar politik ini sudah diatur dalam Undang Undang Pilkada No 10 tahun 2016, di sana tegas larangan dan sanksinya,” sebut Hadi. Dijelaskan Hadi, pada Undang Undang No 10 tahun 2016 Pasal 47 Tentang Pilkada menyebut bahwa sanksi tegas bagi paslon dan parpol yang menerima imbalan yang akrab disebut mahar politik.
Dimana pada Pasal 47 pada point ke-5 dan ke-6 disebutkan, jika dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa setiap orang atau lembaga yang terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.
Selain itu, setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud akan dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.
Seperti diketahui, dalam hitungan beberapa pekan kedepan, tepat pada 23 September 2020 nanti akan dilakukan penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat untuk periode 2021 – 2024 mendatang. (efi)
