DEWARTA.COM, Tanjab Barat – Tekanan dari sejumlah anggota DPRD Tanjab Barat, Jamal Darmawan Sie, dan H. Assek, yang meminta agar kebijakan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mengalami stagnan, karena imbas kebijakan keuangan pemerintah pusat yang mengebiri jatah porsi aliran keuangan ke daerah, akhirnya mendapat respon dari Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat.
Hal ini disampaikan pasa saat rapat paripurna di Gedung DPRD Tanjab Barat, belum lama ini, pada Senin (20/10/25).
Desakan ini muncul menyusul tidak adanya alokasi belanja modal atau anggaran pembangunan dalam rancangan APBD 2026 yang disampaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kebijakan ini menyusul pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) untuk tahun 2026 karena sebagian dialihkan ke belanja kementerian dan lembaga untuk program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis.
Secara tegas Anwar Sadat menyampaikan jika dirinya tidak cuek terhadap kondisi yang terjadi saat ini.
“Kami mohon maaf kegiatan pembangunan yang bersifat masif belum dapat kita lakukan,” ucap Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat,
“Ini bukan persoalan pemerintah tidak peduli, tapi hampir semua kabupaten kota se-Indonesia merasakan dan kita juga merasakannya. Oleh karena itu mari bersama-sama kita untuk menahan diri untuk sementara,” imbuhnya.
Meskipun kondisi saat ini akan tidak mudah, Anwar Sadat tetap optimis, dan meminta kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat meyakinkan bahwa hal seperti ini bersifat sementara.
“Insyaallah di akhir 2026 atau di awal 2027 ada perubahan kebijakan pemerintah pusat sehingga kita dapat membangun secara optimal Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kita cintai ini,” tegas Bupati. (eng)
