LIVE TV
JN Menang Telak, Nahkodai Yayasan Budhi Luhur Kuala Tungkal PT LPPPI Sukses Hidupkan Kawasan Hijau, Panen Semangka “Montok” Bersama Petani Binaan Sijago Merah Ngamuk Lagi Tengah Malam di Pemukiman Warga, Belasan Bangunan Ludes Pelantikan Panwascam Tanjab Barat Berlangsung Khidmat, Ketua Bawaslu : Hari Ini Istimewa Miris, 31 Kali Kebakaran Januari Hingga Oktober 2022 di Tanjabbar

Home / POLITIK

Rabu, 12 Agustus 2020 - 07:23 WIB

Bawaslu Tanjabbar Beri Peringatan Soal Mahar Politik


DEWARTA.COM – Bawaslu Tanjabbar ingatkan peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tanjab Barat patuhi aturan pilkada. 


Sikap tegas Bawaslu ini merespon maraknya kabar adanya dugaan mahar politik dalam perebutan perahu parpol. 


“Ada aturannya, ada sanksinya. Artinya kita harus tunduk pada aturan tersebut sebagai peserta pilkada,” kata Ketua Bawaslu Tanjabbar, Hadi Siswa, Rabu (12/8/20).


Dikatakan Hadi, jika terbukti ada kecurangan maupun mahar politik, maka penetapan pasangan calon (paslon) bisa saja dibatalkan.


“Soal mahar politik ini sudah diatur dalam Undang Undang Pilkada No 10 tahun 2016, di sana tegas larangan dan sanksinya,” sebut Hadi. Dijelaskan Hadi, pada Undang Undang No 10 tahun 2016 Pasal 47 Tentang Pilkada menyebut bahwa sanksi tegas bagi paslon dan parpol yang menerima imbalan yang akrab disebut mahar politik. 

Baca Juga  Arpin Siregar : Pilkada Moment Pilih Pemimpin Bermutu, Jangan Salah Pilih


Dimana pada Pasal 47 pada point ke-5 dan ke-6 disebutkan, jika dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa setiap orang atau lembaga yang terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.

Baca Juga  Bawaslu Tanjabbar Didampingi Polisi Grebek Ratusan Paket Sembako Siap Edar di Posko 02 Ciis


Selain itu, setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud akan dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.


Seperti diketahui, dalam hitungan beberapa pekan kedepan, tepat pada 23 September 2020 nanti akan dilakukan penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat untuk periode 2021 – 2024 mendatang. (efi)

Share :

Baca Juga

DAERAH JAMBI

Semarak Gebyar HUT ke- 58 Gelar Jalan Sehat Melangkah Bersama DPD II Golkar Tanjabbar

POLITIK

Resmikan Posko, Tokoh Masyarakat dan Warga Betara Siap All Out Menangkan UAS – Katamso

POLITIK

Masyarakat Serdang Jaya Sambut Gembira UAS Bersama Tim Koalisi, Albert : Pilihan Tepat UAS-Katamso Nomor 1 Paling Tinggi Ratingnya

DAERAH JAMBI

Amir Sakib dan Muklis Menguat Jadi Pilihan Demokrat, H Otto : Ini Sesuai Arahan Provinsi

DAERAH JAMBI

Cabup UAS Luncurkan Program Ini Bentuk Generasi Melek Aksara Al Qur’an

POLITIK

Dipuji Karena Mampu Selesaikan Pekerjaan Rumah yang Tak Selesai, UAS Berbobot

DAERAH JAMBI

Warga Tanjabbar Ini Optimis UAS-Hairan Pemenang Pilkada Tanjabbar, Ini Syaratnya

DAERAH JAMBI

Blusukan di Pasar Aur Duri, Al Haris Tunjukkan Kepedulian Bagikan Ramuan Daun Sungkai ke Pedagang