DEWARTA.COM – Sebagai seorang akademisi dan tumbuh di lingkungan agamis, membuat KH Drs Anwar Sadat, M.Ag punya perspektif tersendiri dalam memandang hubungan antara pemerintah dan rakyat.
Putra ulama kharismatik, Syekh Ali Bin Abdul Wahab ini mengatakan bahwa konsep pemerintahan dalam bingkai kacamatanya, seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Saling melengkapi dan saling mengisi. Dan akan berjalan tidak normal roda suatu pemerintahan, jika pemerintah yang sedang berkuasa saat itu mengambil jarak dengan rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya.
Sehingga suara rakyat tidak terdengar lagi di kuping penguasa, karena dibatasi jarak. Alhasil, jalannya demokrasi macet, keadilan dan kesejahteraan hanya sebatas impian dari seabrek program dan janji janji manis yang sulit terealisasi.
“Seperti satunya rohani dan jasmani, maka rakyat dan pemerintah mestinya tidak ada pagar pemisah. Harus dihancurkan pagar pemisah itu, jika ingin keadilan dan kesejahteraan terwujud,” urai mantan staf pengajar di Fakultas Ushuluddin IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi ini, Jumat (25/9/20).
Dengan tidak adanya tembok tebal pagar pemisah, lanjut mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi itu, maka insyaallah jalannya konsep demokrasi akan berjalan dengan baik, keadilan dan kesejahteraan insyaallah bisa terwujud.
Sehingga pemerintahan otoriter yang cenderung bertindak sesuka hati, lalu memasang tembok pagar tinggi sebagai pemisah antara rakyat dan pemerintah tidak punya tempat lagi di hati rakyat.
“Sebaliknya, dalam pandangan saya, rakyat itu justru nomor 1, dan pemerintah nomor 2,” ujar sosok yang pernah memgambil konsentrasi disertasi ilmu politik saat menempuh studi doktoral di salah satu Universitas di Yogyakarta itu. (*)
