DEWARTA.COM, TANJAB BARAT – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bertempat di Ruang Bapperida Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026, Rabu (11/11/26).
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan, menyelaraskan perencanaan, serta mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, baik kemiskinan umum maupun kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dalam arahannya, Wabup Katamso menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari besaran anggaran dan banyaknya program bantuan yang disalurkan, tetapi harus diukur dari ketepatan sasaran dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan tren penurunan, persoalan tersebut tetap membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang terarah. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta saling mendukung satu sama lain.
Wabup juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya pengelompokan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil, sebagai acuan dalam menentukan penerima manfaat program bantuan pemerintah.
Ia meminta agar penggunaan data tersebut menjadi perhatian bersama, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat, kriteria penerima bantuan, dan program yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Perbedaan maupun ketidaksinkronan data antarinstansi juga perlu segera ditelusuri dan diselesaikan melalui koordinasi serta verifikasi di lapangan.
“Jangan sampai program dan anggaran yang kita siapkan tidak tepat sasaran. Kita harus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan perhatian dan bantuan sesuai kondisi serta kriteria yang telah ditetapkan. Data harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi,” tegas Wabup.
Dalam rapat tersebut, Wabup juga mendengarkan pemaparan dan laporan dari sejumlah OPD teknis serta instansi terkait mengenai pelaksanaan program dan berbagai persoalan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan perkembangan indikator kemiskinan dan ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang dipaparkan, persentase penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan dari 9,67 persen atau sekitar 33,88 ribu jiwa menjadi 9,03 persen atau sekitar 31,95 ribu jiwa. Persentase kemiskinan ekstrem juga menunjukkan penurunan dari 1,11 persen pada 2024 menjadi 0,66 persen pada 2025. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 3,20 persen pada Agustus 2024 menjadi 3,12 persen pada Agustus 2025.
Selain perkembangan indikator tersebut, pembahasan juga mencakup profil penduduk dan rumah tangga miskin, tingkat kedalaman serta keparahan kemiskinan, kondisi ketenagakerjaan, dan kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil. Berbagai indikator tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan intervensi yang lebih tepat sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat.
Dari laporan perangkat daerah, sejumlah persoalan turut menjadi perhatian, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penanganan stunting, ketahanan pangan, bantuan perumahan dan perbaikan infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, koperasi, dan perluasan kesempatan kerja.
Koordinasi juga melibatkan Bulog dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), terutama dalam mendukung ketersediaan pangan serta pemutakhiran informasi kondisi masyarakat hingga tingkat desa.
Wabup Katamso menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterpaduan program lintas sektor. Intervensi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus saling melengkapi, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi keluarga, hingga perluasan akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak.
“Setiap OPD harus mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Jangan sampai kegiatan yang dilakukan tidak sinkron antara tujuan, sasaran, dan hasilnya. Kita perlu melihat persoalan secara menyeluruh agar intervensi yang diberikan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” lanjut wabup.
Menjelang rapat ditutup, Staf Ahli Bupati, Yan Heri, S.Pt., menyampaikan sejumlah poin tindak lanjut yang perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Setiap OPD diminta menginventarisasi program bantuan yang berkaitan dengan pemanfaatan DTSEN dan melaporkannya kepada Bapperida sebagai bahan koordinasi dan evaluasi bersama.
Selain itu, diperlukan koordinasi untuk mengurangi perbedaan atau deviasi data antarperangkat daerah, disertai sosialisasi mekanisme perubahan, penggantian, dan pemutakhiran data penerima manfaat agar masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh bantuan secara tepat sasaran. Pemutakhiran data juga perlu dilakukan secara berkala setiap tiga bulan, serta ditindaklanjuti melalui koordinasi dan penyampaian surat kepada pemerintah pusat terkait persoalan data yang membutuhkan penyelesaian di tingkat nasional.
Menanggapi hal tersebut, Wabup menginstruksikan agar koordinasi tidak berhenti pada rapat tingkat kabupaten, tetapi dilanjutkan melalui pertemuan yang lebih teknis dan intensif antar-OPD. Dengan demikian, setiap persoalan dapat segera diidentifikasi, dicarikan solusi, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui penguatan koordinasi TKPKD ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan semakin terarah, terintegrasi, dan tepat sasaran, sehingga penurunan angka kemiskinan dapat terus dipercepat serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Bupati Yan Heri, S.Pt., Kepala Bapperida Feri Noprianto, S.E., Kepala BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, para kepala OPD terkait, di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Hadir pula sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Bulog, APDESI, serta undangan terkait lainnya.
