LIVE TV
Kunjungi Korban Kebakaran, Bupati Anwar Sadat Ikut Prihatin dan Serahkan Bantuan Tutup Festival Arakan Sahur, Bupati Ceritakan Kenangan Masa Kecil Safari Ramadhan Betara Kiri, Bupati Paparkan Peruntukkan Zakat dari TPP Polres Tanjabbar Gelar Apel Operasi Ketupat Idul Fitri 1443H Bupati Anwar Sadat Sidak, Harga Sembako di Tungkal Stabil

Home / DAERAH JAMBI / POLITIK

Rabu, 23 September 2020 - 06:35 WIB

Pasca KPU Tetapkan 3 Paslon, Bawaslu Ingatkan Soal Netralitas Kepala Daerah, ASN, BUMD, Camat Hingga Kades

DEWARTA.COM – Pasca ditetapkan secara resmi oleh KPU Tanjab Barat, 3 pasang calon (Paslon) bertarung di Pilkada Tanjab Barat, yakni Muklis-Supardi, Anwar Sadat-Hairan, dan Mulyani Siregar-Amin Abdullah, pada Rabu (23/9) di Kantor KPU Tanjabbar.


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tanjab Barat ingatkan soal netralitas Pilkada 2020.


Bawaslu menegaskan selama kontestasi Pilkada berjalan, para kepala Pemerintahan mulai dari Kecamatan hingga Kelurahan agar tidak ikut berpartisipasi masuk ke ranah politik untuk memenangkan salah satu kandidat.


Ketua Bawaslu Tanjabbar, Hadi Siswa mengatakan, jika diterima laporam terkait tindak kecurangan pilkada. Maka Bawaslu akan menindaklanjuti dan menggali informasi terkait laporan tersebut.


“Kita punya Panwascam di setiap kecamatan. Masyarakat dipersilakan melaporkan hal tersebut, terkait pelanggaran dan kecurangan pilkada selama masa kampanye berlangsung,” kata Ketua Bawaslu Tanjabbar, Hadi Siswa, Rabu (23/9/20).

Baca Juga  Sembelih Kambing, Kedatangan UAS Disambut Rasa Terharu Warga


“Bagi yang melaporkan jangan khawatir, kita akan lakukan pendampingan,” tegas Hadi.


Senada, Mohd. Yasin, Komisioner Bawaslu Tanjabbar Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran, mengatakan, selama memasuki tahapan apalagi masa kampanye, Bawaslu minta kepala pemerintahan baik desa, kelurahan sampai kecamatan agar netral dan tidak memihak kepada salah satu calon kandidat.


Lebih lanjut, Yasin menegaskan tidak hanya Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa saja. Ia juga mengingatkan,  untuk kandidat Calon bupati dan Calon Wakil Bupati yang akan bertarung pada tanggal 9 Desember 2020 agar tidak juga melibatkan para pejabat BUMN, BUMD, ASN, Anggota TNI dan Polri. Hal ini merujuk pada undang-undang pemilu Nomor 189.

Baca Juga  Minta Dihadirkan UAS, Ibu Ibu Pengajian Ini Penasaran Dengan Sosok Calon Bupati Tanjabbar, Hj Fadilah : Tak Kenal Maka Tak Sayang


“Kalau ada salah satu kandidat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan sengaja melibatkan para pejabat tersebut, jelas sanksi hukuman pidananya,” kata Mohd Yasin.


Supaya tetap menjaga netralitas Pilkada Bawaslu berharap, kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, agar segera melaporkan apabila terjadi hal – hal yang dianggap mencederai pesta demokrasi yang jujur dan adil.


Yasin mengatakan, apalagi berkaitan dengan Tindak Pidana dan pihak pelapor akan dijamin kerahasiaannya oleh Bawaslu.


“Kita berharap kepada masyarakat kabupaten Tanjung Jabung Barat agar ikut juga berpartisipasi untuk mengawasi agar pesta demokrasi kita berjalan sesuai apa yang diharapkan bersama,” pungkasnya. (sya)

Share :

Baca Juga

DAERAH JAMBI

Warga Tanjabbar Ini Optimis UAS-Hairan Pemenang Pilkada Tanjabbar, Ini Syaratnya

POLITIK

Luncurkan 10 Program Unggulan, Ada Memo Bagi Putra Putri Daerah dari UAS-Hairan

DAERAH JAMBI

Dekati Penetapan Paslon, Hairan Ingatkan Soal Kampanye Hitam Cukup dengan Senyum dan Data

DAERAH JAMBI

Bupati Tanjabbar Buka Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi

POLITIK

Fasha dan Fachrori Rebutan PPP

DAERAH JAMBI

Fasha Lantik dan Kukuhkan Pengurus DPD NasDem Tanjabbar, Riano : Terima kasih atas Kepercayaan Ini

DAERAH JAMBI

Wabup Hairan Tinjau Korban Kebakaran Sampaikan Rasa Prihatin

DAERAH JAMBI

KPU Tetapkan Sah! 3 Paslon Bertarung di Pilkada Tanjabbar