DEWARTA.COM – Debat publik yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjab Barat, Rabu malam (25/11/20) mencuitkan pembahasan soal penyelesaian konflik lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Baik konflik lahan antara warga masyarakat dengan pihak perusahaan maupun antar sesama warga masyarakat. Konflik lahan antara warga dengan pihak PT WKS, dan konflik lahan Kotalu seperti diketahui sudah lama berlarut-larut.
Ditanya soal konflik lahan, calon bupati nomor urut 1 Mulyani mengatakan bahwa soal konflik lahan sudah beres. Dicontohkannya soal sengketa lahan di Renah Mendaluh, kata Mulyani sudah tidak ada persoalan lagi.
Sementara calon bupati nomor urut 3 H Muklis mengatakan bahwa jika dirinya dipercaya menjadi bupati, maka persoalan konflik dan sengketa lahan yang sering terjadi akan diselesaikannya hanya dalam waktu satu minggu.
Menjawab persoalan konflik dan sengketa lahan tersebut, Calon Wakil Bupati nomor urut 2 Hairan, SH mengatakan penyelesaian soal lahan di Tanjab Barat tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Faktanya, banyak keluhan yang disampaikan masyarakat di 6 Kecamatan di Ulu terkait permasalahan lahan yang sudaj berlangsung selama puluhan tahun.
“Tak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu siapapun bupatinya kedepan, selain permasalahan yang belum terpetakan kebijakan pelepasan lahan bukan merupakan kebijakan pemerintah daerah,” tegas Hairan.
Menurutnya, langkah awal harus dilakukan pemetaan masalah dan mendudukkan perkara antar pihak pihak yang bermasalah hingga mencapai win win solution atau kesepakatan yang saling menguntungkan. Ini memakam waktu lebih dari seminggu, belum lagi membawanya ke pemerintah pusat untuk pemaparan dan penyelesaian. (tim)
