DEWARTA.COM – Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah secara serentak tinggal menghitung hari. Tiga hari lagi. Biasa orang menyebutnya sebagai minggu tenang.
Sekretaris FORHATI Muarojambi Masruryati,SH.,M.Kn di dalam momen pesta demokrasi ini mengajak kepada masyarakat untuk menciptakan pemilu damai dan bebas dari money politik (politik uang).
“Sepertinya sudah menjadi budaya masyarakat kita, setiap akan pencoblosan pasti yang dibicarakan berapa serangan fajar,” katanya, Minggu (6/12/20).
Lebih lanjut Wakil Sekretaris bidang Hukum DPD KNPI kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menambahkan bahwa memberi dan menerima itu sangsinya pidana.
Ini sebagaimana yang sudah diatur oleh UU pilkada Nomor 10 tahun 2016 pasal 187A dijelaskan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah.
“Ya, jelas sudah di atur oleh UU tentang Pilkada, bahwa sanksi bagi pelaku money politik dengan pidana paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar.
Rury mengingatkan kepada masyarakat jangan sampai suara kita tergadaikan selama 5 tahun dengan uang yang nilainya tidak seberapa.
Ciptakan pilkada bersih, setop money politik. Supaya lahirkan pemimpin yang dapat membangun daerah. (*)
