LIVE TV
JN Menang Telak, Nahkodai Yayasan Budhi Luhur Kuala Tungkal PT LPPPI Sukses Hidupkan Kawasan Hijau, Panen Semangka “Montok” Bersama Petani Binaan Sijago Merah Ngamuk Lagi Tengah Malam di Pemukiman Warga, Belasan Bangunan Ludes Pelantikan Panwascam Tanjab Barat Berlangsung Khidmat, Ketua Bawaslu : Hari Ini Istimewa Miris, 31 Kali Kebakaran Januari Hingga Oktober 2022 di Tanjabbar

Home / PEMERINTAHAN

Sabtu, 17 Desember 2022 - 10:41 WIB

Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP

FAHREYZ REZA SAPUTRA

DEWARTA.COM – Meski dilihat dari segi apapun (baik de yure maupun de facto) pidana mati tetap sah berlaku, namun adanya berbagai pandangan kontroversial yang selalu menyertainya tersebut, tentu tidak dapat di abaikan begitu saja. Dipertahankannya sanksi pidana mati dalam RUU KUHP sekilas memang mengandung kesan bahwa konstruksi hukum pidana Indonesia mendatang cenderung di bangun atau bertolak dari ide dasar mengenai pentingnya perlindungan masyarakat semata.

Hal tersebut bisa dimengerti mengingat jenis sanksi ini tentu sulit untuk dipandang sebagai konsep hukum yang berpihak pada kepentingan terpidana pelaku kejahatan. Sebab melalui pidana mati, justru dijustifikasi sekaligus dilegitimasi oleh hukum untuk dimatikan kehidupannya sehingga tidak berkesempatan untuk memperbaiki diri dari kejahatan yang terlanjur dilakukannya. Kesan di atas juga semakin terlihat jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 87 RUU dan penjelasannya yang menyatakan bahwa pidana mati secara alternatif di jatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.
Penegasan demikian memang bisa melahirkan persepsi bahwa eksistensi pidana ini tidaklah dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan – tujuan pemidanaan lain di luar tujuan melindungi masyarakat. Padahal dalam kebijakan hukum pidana mendatang telah digariskan bahwa selain untuk melindungi dan mengayomi masyarakat,
Penjatuhan pidana juga di dasarkan dan di orientasikan pada upaya untuk mewujudkan berbagai tujuan lain seperti membimbing dan membina terpidana agar kembali menjadi orang baik dan berguna di masyarakat, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan sosial yang terguncang akibat terjadinya tindak pidana dan membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana Namun demikian, jika dicermati lebih mendalam kesan di atas tidaklah sepenuhnya benar.

Baca Juga  Bupati : Pajak Penting Penentu Keberhasilan Pembangunan

Sebab dengan adanya penegasan bahwa kedudukan pidana mati adalah sebagai pidana khusus dan eksepsional yang penjatuhannya harus sangat selektif dan benar – benar sebagai upaya terakhir, justru menunjukkan sebagai sebuah konsep hukum yang mengandung orientasi berupa perlindungan kepada kepentingan calon terpidana (individualisasi pidana). Karena dengan konsep hukum tersebut, secara tidak langsung hakim seolah di perintahkan untuk terlebih dahulu mencari solusi pemidanaan lain sebelum menggunakan pidana mati.

Baca Juga  Jum'at Perdana di Masjid Syaikh Utsman, Bupati Ajak Makmurkan Masjid

Artinya, penjatuhan pidana mati haruslah dipandang dan dilaksanakan sebagai alternative maupun solusi paling akhir bagi penyelesaian suatu kejahatan. Bukan diutamakan, meskipun sebagai pidana pokok. Selanjutnya, kebijakan pengaturan pidana mati yang tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan individu terpidana tersebut, juga dapat dilihat dalam rancangan Pasal 88 sampai dengan Pasal 90 tentang tatacara pelaksanaan (eksekusi) pidana mati. Kebijakan pencantuman pidana mati dalam RUU KUHP yang dirancang sebagai pidana khusus dan hanya diperuntukkan sebagai ancaman terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu yang bersifat serius dengan aturan penerapan yang sangat selektif. (*)

Share :

Baca Juga

DAERAH JAMBI

Serahkan Hadiah, Bupati Letakkan Batu Pertama Mushola Al-Alief

DAERAH JAMBI

Bupati Launching Batik Khas Tanjabbar yang Wajib Dipakai ASN

DAERAH JAMBI

Ketua Komisi II Minta BPK Audit RSUD Daud Arif Kualatungkal

DAERAH JAMBI

Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan UAS – Hairan, Gelar Pesta Rakyat, Suguhkan Jajanan Gratis

DAERAH JAMBI

Bupati Tanjabbar Sidak ASN Pagi Ini, Ada Apa?

DAERAH JAMBI

Sengketa Pilkades 17 Desa di Kerinci, Koto Tuo Pulau Tengah Ditemukan Paling Banyak Dugaan Kecurangan

DAERAH JAMBI

Bupati Serahkan Hadiah Pemenang MTQ ke-50 Tingkat Provinsi Jambi

DAERAH JAMBI

Hattrick! Bupati Anwar Sadat Terima 3 Piagam Penghargaan dari KPK RI