LIVE TV
JN Menang Telak, Nahkodai Yayasan Budhi Luhur Kuala Tungkal PT LPPPI Sukses Hidupkan Kawasan Hijau, Panen Semangka “Montok” Bersama Petani Binaan Sijago Merah Ngamuk Lagi Tengah Malam di Pemukiman Warga, Belasan Bangunan Ludes Pelantikan Panwascam Tanjab Barat Berlangsung Khidmat, Ketua Bawaslu : Hari Ini Istimewa Miris, 31 Kali Kebakaran Januari Hingga Oktober 2022 di Tanjabbar

Home / PEMERINTAHAN

Sabtu, 17 Desember 2022 - 10:41 WIB

Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP

FAHREYZ REZA SAPUTRA

DEWARTA.COM – Meski dilihat dari segi apapun (baik de yure maupun de facto) pidana mati tetap sah berlaku, namun adanya berbagai pandangan kontroversial yang selalu menyertainya tersebut, tentu tidak dapat di abaikan begitu saja. Dipertahankannya sanksi pidana mati dalam RUU KUHP sekilas memang mengandung kesan bahwa konstruksi hukum pidana Indonesia mendatang cenderung di bangun atau bertolak dari ide dasar mengenai pentingnya perlindungan masyarakat semata.

Hal tersebut bisa dimengerti mengingat jenis sanksi ini tentu sulit untuk dipandang sebagai konsep hukum yang berpihak pada kepentingan terpidana pelaku kejahatan. Sebab melalui pidana mati, justru dijustifikasi sekaligus dilegitimasi oleh hukum untuk dimatikan kehidupannya sehingga tidak berkesempatan untuk memperbaiki diri dari kejahatan yang terlanjur dilakukannya. Kesan di atas juga semakin terlihat jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 87 RUU dan penjelasannya yang menyatakan bahwa pidana mati secara alternatif di jatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.
Penegasan demikian memang bisa melahirkan persepsi bahwa eksistensi pidana ini tidaklah dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan – tujuan pemidanaan lain di luar tujuan melindungi masyarakat. Padahal dalam kebijakan hukum pidana mendatang telah digariskan bahwa selain untuk melindungi dan mengayomi masyarakat,
Penjatuhan pidana juga di dasarkan dan di orientasikan pada upaya untuk mewujudkan berbagai tujuan lain seperti membimbing dan membina terpidana agar kembali menjadi orang baik dan berguna di masyarakat, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan sosial yang terguncang akibat terjadinya tindak pidana dan membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana Namun demikian, jika dicermati lebih mendalam kesan di atas tidaklah sepenuhnya benar.

Baca Juga  Bupati Tinjau Pos Penyekatan Arus Mudik Perbatasan

Sebab dengan adanya penegasan bahwa kedudukan pidana mati adalah sebagai pidana khusus dan eksepsional yang penjatuhannya harus sangat selektif dan benar – benar sebagai upaya terakhir, justru menunjukkan sebagai sebuah konsep hukum yang mengandung orientasi berupa perlindungan kepada kepentingan calon terpidana (individualisasi pidana). Karena dengan konsep hukum tersebut, secara tidak langsung hakim seolah di perintahkan untuk terlebih dahulu mencari solusi pemidanaan lain sebelum menggunakan pidana mati.

Baca Juga  Bupati Ambil Kebijakan Baru Pintu Air yang Rusak Kebun Warga

Artinya, penjatuhan pidana mati haruslah dipandang dan dilaksanakan sebagai alternative maupun solusi paling akhir bagi penyelesaian suatu kejahatan. Bukan diutamakan, meskipun sebagai pidana pokok. Selanjutnya, kebijakan pengaturan pidana mati yang tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan individu terpidana tersebut, juga dapat dilihat dalam rancangan Pasal 88 sampai dengan Pasal 90 tentang tatacara pelaksanaan (eksekusi) pidana mati. Kebijakan pencantuman pidana mati dalam RUU KUHP yang dirancang sebagai pidana khusus dan hanya diperuntukkan sebagai ancaman terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu yang bersifat serius dengan aturan penerapan yang sangat selektif. (*)

Share :

Baca Juga

DAERAH JAMBI

Bupati dan Wabup Targetkan Perbaikan Jembatan Halte Pengabuan Ini di APBDP

DAERAH JAMBI

Paripurna Pengucapan Sumpah Ketua DPRD Sisa Masa Jabatan tahun 2019 – 2024 Berjalan Lancar

PEMERINTAHAN

HUT Kemerdekaan RI ke-76, Ketua DPRD Tanjabbar H Abdullah Bacakan Teks Proklamasi

DAERAH JAMBI

Bersepeda Motor Bupati UAS Blusukan Cek Kondisi Jalan Rusak

DAERAH JAMBI

Bupati Tanjabbar Dipercaya jadi Khatib Masjid Agung di Riau

DAERAH JAMBI

Dibuka Bupati, Bappeda Tanjabbar Gelar Forum Konsultasi Publik RPJMD

DAERAH JAMBI

Bupati Buka Friendly Match Tenis SKK Migas

DAERAH JAMBI

Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan UAS – Hairan, Gelar Pesta Rakyat, Suguhkan Jajanan Gratis