LIVE TV
Kunjungi Korban Kebakaran, Bupati Anwar Sadat Ikut Prihatin dan Serahkan Bantuan Tutup Festival Arakan Sahur, Bupati Ceritakan Kenangan Masa Kecil Safari Ramadhan Betara Kiri, Bupati Paparkan Peruntukkan Zakat dari TPP Polres Tanjabbar Gelar Apel Operasi Ketupat Idul Fitri 1443H Bupati Anwar Sadat Sidak, Harga Sembako di Tungkal Stabil

Home / DAERAH JAMBI

Sabtu, 10 Juli 2021 - 15:46 WIB

Hadiri Undangan di Desa Suban, Bupati Sampaikan Ini

DEWARTA.COM – Bupati Tanjung Jabung Barat menghadiri undangan Sedekah Dan Do’a Selamat Pondok Pesantren (ponpes) Chairul Umam Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sabtu (10/07).

Acara syukuran tersebut dalam rangka do’a bersama terkait rencana pekerjaan pemasangan batu andesit di areal ponpes dapat berjalan dengan baik serta bermanfaat tidak hanya bagi pondok tapi juga bagi masyarakat sekitar.

Ketua Yayasan Chairul Umam yang diwakili oleh Bapak Nasri Umar, SH, MH., mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak bupati beserta rombongan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa ponpes yang didirikan pada tahun 1997 itu di bangun di atas tanah waqaf dan sampai saat ini belum memiliki sertifikat hak milik (SHM). Kondisi ini lanjutnya menyebabkan kesulitan dalam pengajuan bantuan dana terutama kepada pemerintah.

Bak gayung bersambut, persoalan sertifikasi tanah tersebut langsung mendapat respon dan solusi dari Bupati Drs H Anwar Sadat, M.Ag. Beliau menyampaikan bahwa pada jum’at (09/07) kemarin,  pemerintah telah melakukan Mou Kerjasama dengan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional yang salah satu poin kerjasamanya adalah aplikasi sertifikasi tanah untuk mesjid, madrasah, sekolah agama termasuk pondok pesantren secara gratis. Untuk itu dirinya meminta agar pengurus pondok pesantren segera mengurus sertifikat tanah dimaksud serta mencari informasi baik melalui media digital maupun datang langsung ke kantor pengadilan agama, kemenag ataupun BPN.

Baca Juga  Safrial Sambut Ramah Audiensi dan Diskusi PWI Tanjab Barat

Bupati Anwar Sadat menambahkan bahwa saat ini bantuan dana hibah kepada mesjid, madrasah ataupun pondok pesantren sudah tidak bisa di laksanakan mengingat semakin ketatnya peraturan pemerintah terkait hal tersebut. Namun lanjutnya, pemerintah hari ini memiliki solusi untuk setidaknya ikut berkontribusi membantu pembangunan dan pengembangan mesjid, madrasah dan pondok pesantren dengan mendorong tanggung jawab sosial (CSR) berbagai perusahaan yang ada di daerah.

Baca Juga  Wabup Tanjab Barat Hadiri Peresmian Loket Pelayanan Pertanahan

Berlatar belakang pengasuh dan pengurus pondok pesantren, bupati menyampaikan dirinya sangat memahami bagaimana perjuangan dalam membangun dan mengembangkan ponpes. Tapi berbekal niat, tekad dan semangat untuk menegakkan syi’ar islam serta memajukan dunia pendidikan islam menjadi modal utama.

“Barangsiapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolongnya,” ujarnya menutup sambutan.

Mendampingi Bupati, Ketua TP PKK Hj. Fadhilah Sadat. Kemudian turut hadir Ketua DPC Gerindra Tanjab Barat sekaligus Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza, ST, MM., Sekda beserta istri, Kabag Prokopim Setda , Camat Batang Asam, Bagian Kesra Setda, Sekretaris Desa Suban, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Sementara dari pihak ponpes, hadir pengasuh Pondok Pesantren Chairul Umam, KH. Amin Khudori, Pengurus, Majelis Guru dan tamu undangan lainnya. (mas)

Share :

Baca Juga

DAERAH JAMBI

Wakili Generasi Muda, KNPI Tanjabbar Kibarkan Semangat Pilkada Sejuk dan Sehat

DAERAH JAMBI

Hasbi Sudah Ajukan PAW Untuk Kursi DPRD PBB, Kabag Umum: Dalam Proses

PEMERINTAHAN

Bupati Ajak Kades Bersama-sama Cegah Karhutla

DAERAH JAMBI

Cici Abaikan Ajakan Golkar, Ini Kata Faisal Alwi

POLITIK

Dukungan Terus Mengalir ke Pasangan Muklis – Supardi, Generasi Milenial Usung Visi BEDA

DAERAH JAMBI

Warga Malam Ini Serbu dan “Kepung” Warkop H Mael, Duduk Ngopi Bareng Cabup UAS

DAERAH JAMBI

Bupati Tanjabbar Anwar Sadat Terima Piagam WTP

DAERAH JAMBI

Sebar 20 Ribu Relawan Anshar di 7 Kecamatan, Antisipasi Pelanggaran Pilkada