DEWARTA.COM – Bawaslu Tanjab Barat bantah telah terjadi pelanggaran pilkada di Tanjab Barat.
Komisioner Bawaslu Tanjabbar Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu, M. Yasin, membenarkan ada informasi awal masuk ke Bawaslu dari salah satu tim pemenangan nomor urut 3 Muklis – Supardi (BEDA), dugaan adanya kontrak politik yang telah dilakukan oleh paslon nomor urut 2 UAS – Hairan (Anshar), dan informasi awal pemberian beras oleh tim paslon nomor urut 1 Mulyani – Amin (Mulia) di salah satu Posko tim pemenangan.
Berdasarkan informasi awal tersebut, kata Yasin, hingga kini masih dalam tahap proses pemanggilan saksi dan pengumpulan bukti.
“Jadi saya kaget, kalau disebut ada pelanggaran. Semua masih dalam proses sampai saat ini. Baik itu soal informasi dugaan pemberian beras di salah satu posko tim pemenangan, kita akan panggil saudara Hendra Koto, dan soal kontrak politik itu kita saat ini masih proses didalami juga,” kata M Yasin di Kantor Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kamis (22/10/20).
Saat ini, lanjut M Yasin, Bawaslu justru sudah menghentikan satu dugaan kasus lainnya yang hampir sama, yaitu kasus dugaan pemberian beras oleh tim paslon Nomor urut 1, Mulyani – Amin (Mulia) di lokasi yang berbeda kepada salah seorang warga yang sebelumnya sempat viral di media sosial. Dimana sempat diposting ada beras sebanyak 2 kilogram, baju kaos kandidat dan sticker paslon nomor urut 1.
Terkait soal informasi pemberian beras kepada warga itu, Bawaslu menyatakan bahwa tidak cukup bukti. Karena beras tersebut sudah habis dan si penerima beras tidak mau membeberkan siapa orang yang telah memberikan beras tersebut, maka Bawaslu memutuskan kasus tersebut selesai atau tutup.
“Yang menerima beras tidak mau menyebut beras itu dari siapa. Sementara berasnya sudah habis dimasak. Dan ada juga kawannya yang menerima beras 5 orang tidak mau juga bicara. Makanya kasus ini selesai,” tandas M Yasin. (sya)
